Sigi memanfaatkan reforma agraria sebagai ruang penyelesaian konflik dan kemiskinan akibat senjangnya penguasaan lahan. Pelepasan kawasan diikuti rencana tata kelola masyarakat.

Kecamuk konflik dialami Sigi, kabupaten yang seluruh hutannya dalam kekuasaan negara. Bupati Sigi Irwan Lapata mengeluh, konflik petugas kehutanan dengan warga akibat batas kawasan kerap terjadi. Semakin runcing saat petugas mengambil tindakan tanpa proses peradilan.